PENERBITAN BUKU PELAJARAN AGAR KOMPETITIF

Sumber : Kompas | Rabu, 4 September 2019 | Hal 08

PENERBITAN BUKU PELAJARAN AGAR KOMPETITIF

Sistem penerbitan buku pelajaran di atur pemerintah. Ada usulan agar penerbitan buku pelajaran ini dibebaskan agar kompetitif.

JAKARTA, KOMPAS - Membebaskan penerbitan buku teks pelajaran tanpa campur tangan langsung pemerintah pusat dinilai bisa membentuk iklim industri' perbukuan untuk pendidikan lebih kompetitif, dalam artian aspek pedagogik dan keilmuan yang terkandung di dalamnya. Sekolah juga memiiiki kebebasan memiIih buku pelajaran sesuai kebutuhan ataupun budaya yang dianut suatu wilayah.

Penyusunan buku teks pelajaran hendaknya berdasarkan kurikulum nasional yang disesuaikan konteks lokal. Tim penyusun buku dari para pakar pendidikan, seperti guru, dosen, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Hal tersebut menjadi topik pembahasan Simposium Internasional Pendidikan di Jakarta, Selasa (3/9/2019). Simposium ini merupakan bagian dari Indonesia International Book Fair 2019 pada 4-8 September 2019 di Balai Sidang Jakarta.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penerbit Intemasional Jose Borghino mengatakan, berdasar hasil analisis forum pendidikan organisasi tersebut, tiga inti hasil pemelajaran yang baik adalah konten berkonteks lokal, kebebasan menentukan pilihan materi, dan kolaborasi semua pihak perbukuan yang harmonis.

Ia mengatakan, negara-negara yang penerbitan bukunya tidak diatur pemerintah justru memiliki kinerja baik dalam tes Program Asesmen Siswa Internasional (PISA). Ini karena penerbit erat bekerja sama dengan pemerintah dan asosiasi guru sehingga mereka bersaing mencetak buku-buku bermutu. Sekolah tentu hanya mau memakai buku yang jelas berlandaskan kaidah ilmiah dan pendidikan karakter.

Dia mencontohkan Jerman yang memiliki kurikulum nasional. Akan tetapi, di setiap provinsi terdapat badan kurikultun masing-Inasing yang menerjemahkan kurikulum nasional sesuai kondisi budaya dan alam provinsi tersebut. Penerbit buku di setiap provinsi kemudian bersaing membuat buku yang baik dan sarat dengan ilmu pengetahuan yang dibumikan lewat konteks lokal.

Norma positif

Di I Indonesia, penerbitan buku pelajaran diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N omor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Aturan ini menyebutkan buku teks pelajaran Wajib menganut norma positif tanpa unsur seks, rasialisme, agaima, ekstremisme, radikalisme, dan bias jender.

Para penerbit yang bermaksud mengeluarkan buku pelajaran wajib mengirim naskahnya ke kementerian yang bersangkutan atau Badan Standar Nasionai Pendidikan (BSNP). Apabila lulus evaluasi, mereka baru boleh memasarkan buku kepada publik dengan harga terjangkau. Sekolah hanya boleh memilih dari daftar buku layak yang dikeluarkan pemerintah.

Pakar pendidikan kritis dariUniversitas Negeri Yogyakarta, Sugeng Bayu Wahyono, mengatakan, justru dengan adanya demokrasi pendidikan dan otonomi daerah, pemerintah pusat harus menghi-langkan prasangka segala sesuatu yang tidak dari Jakarta akan melenoeng dari standar.

”Selama aturan dan praktik pembuatan buku pelajaran tertib kaidah ilmiah, tidak akan ada buku yang mengandung nilai anti-Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya.

Ia mengkritisi buku-buku pelajaran dipaksa berkonteks nasional yang mengakibatkan pembahasan materi terlalu umum sehingga tidak mendalam. SisWa sebagai subyek pendidikan tidak memperoleh nilai tambah dari buku teks. Akan lebih baik jika buku teks dibuat berdasarkan kurikulum nasional yang disesuaikan konteks lokal.

”Bisa dibentuk konsorsium pakar per bidang ilmu yang memperkuat BSNR” ujar Bayu.

Wakil Ketua Umum II Ikatan Penerbit Indonesia Kartini Nurdin mengatakan, Ikapi selalu berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyusun buku pelajaran. (DNE)