AJAK SISWA BANGUN IKLIM POSITIF

Sumber: Kompas | Sabtu, 14 Maret 2020 

Kekerasan di sekolah terus terjadi karena iklim sekolah kerap mendukung terjadinya perilaku itu. Sebagian menganggap kekerasan, terutama perundungan, sebagai hal biasa. Perlu diciptakan iklim positif di sekolah.

Yovita Arika

Video perundungan dan pelecehan seksual yang menimpa seorang siswi SMK di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, viral di media sosial baru-baru ini. Pelakunya tiga siswa dan dua siswi di sekolah yang sama. Sebelumnya, Februari 2020 lalu, video tentang seorang guru SMA di Bekasi, Jawa Barat, tengah menampar siswanya yang terlambat juga viral di media sosial.

Dua kasus itu menggambarkan kasus kekerasan di sekolah yang terungkap ke publik. Pada 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima 53 pengaduan kasus kekerasan di sekolah. Pada 2020, hingga 3 Maret ada delapan pengaduan, salah satunya kasus guru menampar siswa tersebut. Pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih banyak lagi, yaitu 153 kasus pada 2019.

Laporan-laporan itu hanyalah ibarat puncak gunung es. Lebih banyak kasus kekerasan yang tak terungkap. Mengacu pada riset Plan International dan International Center for Research on Women yang di- rilis Maret 2015, sebanyak 84 persen anak di Indonesia mengalami berbagai kekerasan di sekolah. Jika waktu itu jumlah anak usia 6-17 tahun sebanyak 53,23 juta jiwa (Survei Penduduk Antarsensus 2015), berarti sekitar 45 juta anak mengalami kekerasan di sekolah.

Untuk kasus perundungan saja, Global Education Monitoring Report 2019 dari UNESCO menyebutkan, 21 persen (sekitar 2,7 juta) anak usia 13-15 tahun di Indonesia terlibat perundungan di sekolah pada 2009-2012. Laporan Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) tahun 2015 menyebutkan, 40 persen anak Indonesia mengalami perundungan di sekolah.

Tidak ada data pasti berapa persisnya jumlah kekerasan di sekolah. Namun, jumlahnya masih banyak dan terus terjadi meski sejumlah aturan dan program dicanangkan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. ”Banyak regilasi, tetapi implementasinya kurang dan tidak menyeluruh,” kata Diana Mutiah, dosen Psikologi di Universitas slam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, ketika ditemui Kompas di Tangerang  Selatan, awal Maret 2020 lalu.

Secara terpisah, Debrie Pristinella, dosen Psikologi Pendidikan Tniversitas Katolik Atmajaya Jakarta, pun mengatakan mencegah dan mengatasi kekerasan di sekolah tidak bis hanya dari satu aspek, seperti pemberian sanksi kepaa pelaku. Selain belum tentu bisa memberikan efek jera bagi pelaku, dan bukan penyelaian masalah bagi korban, pemberian sanksi juga bukan solusi mencegah kekerasan terjadi lagi di sekolah.

Dalam beberapa kasus, bukannya mendapat bantuan, korban justru ”tersingkir" dari lingkungan. Seperti terjadi di Salah satu SMA di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berdasarkan laporan ke Kemendikbud pada 2019, siswi korban perundungan terpaksa pindah sekolah karena sekolah justru terkesan melindungi pelaku. Ketidaktegasan sekolah memproses pelaku perundungan juga terjadi dalam kasus pengeroyokan terhadap siswa di sebuah madrasah tsanawiyah di Kota Semarang Jawa Tengah.

Aturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Aturan untuk melindungi anak dan mencegah kekerasan di sekolah, antara lain:

1. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 54: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2. Permendikbud Nomar 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Pasal 7: Pencegahan bertindak kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikandilakukan oleh peserta didik, orangtua, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, Komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

Pasal 8: Sekolah wajib menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas tindak kekerasan, termasuk dalam hal ini langkah antisipasi terjadinya tindak kekerasan di sekolah.

3. Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Ramah Anak. Salah satu indikator kabupaten/kota layak anak adalah sekolah ramah anak, yaitu sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar-mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama menghargai keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Saat ini sudah ada paling tidak 12.680 sekolah ramah anak.

4. Forum Anak, melibatkan anak sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak, termasuk kekerasan di sekolah. Hingga 2018, berdasarkan data KPPPA, sudah ada di ribuan kecamatan di 418 kabupaten/kota di provinsi.

Diterima secara sosial

Permasalahannya, sering kali guru atau orang dewasa di sekolah tidak menganggap serius kasus kekerasan di sekolah, apalagi jika itu berupa perundungan verbal. Bahkan, kata Spesialis Perlindungan Anak Unicef  Perwakilan Indonesia Naning Julianingsih, perundungan dapat diterima secara sosial sebagai hal yang lumrah terjadi pada anak-anak. Padahal, bagi korban bisa sebaliknya. Mereka bisa merasa tidak diterima secara sosial dan itu bisa menjadi masalah besar.

Tanpa penanganan yang tepat, perundungan dan bentuk kekerasan lain di sekolah dapat mengganggu proses belajar pada korban, Dalam beberapa kasus, siswa bisa mogok sekolah. Contohnya, CA (16), siswi SMP di Purworejo, Jawa Tengah (Kompas, 19/2). Ada juga siswa yang kemudian pindah sekolah karenaterus mengalami pertmdungan. Lebih parah lagi, dampak psikologi pada korban, jika tidak ditangani dengan baik, bisa berujung binuh diri. Dari pengaduan yang masuk ke Kemendikbud pada 2019, misalnya, seorang siswi SD di Makassar, Sulawesi Selatan, ingin bunuh diri karena mengalami perundungan.

Kekerasan di sekolah merupakan fenomena yang kompleks dan beragam. Itu terkait kualitas pribadi (kepribadian) siswa, kondisi keluarga siswa, dan situasi di sekolah, pelakunya tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan orang dewasa lain di sekolah. Data KPAI menyebutkan, dari 135 kasus kekerasan di sekolah, 44 persen justru dilakukan guru.

Dalam konteks ini, lanjut Debrie, yang bisa dilakukan pihak sekolah adalah membangun iklim yang positif di sekolah dengan melibatkan para siswa untuk berperan serta secara aktif. Dengan pola asuh di keluarga yang berbeda-beda, anak membawa kualitas yang berbeda juga ke sekolah. Ada anak yang kemudian cenderung menjadi pelaku kekerasan, ada pula anak yang rentan menjadi korbannya. Iklim sekolah sangat berpengaruh.

”Iklim sekolah yang positif dibentuk dari seberapa besar partisipasi siswa terhadap kebijakan sekolah dalam mencegah kekerasan di sekolah. Ajak siswa untuk mengenal jenis-jenis kekerasan dan mencari solusi untuk mengatasinya, juga membantu temannya yang menjadi korban. Ketika anak-anak semakin  terlibat di sini, mereka akan mempunyai tanggung jawab untuk mencegah kekerasan di sekolah. Tentu kebijakan sekolah harus jelas, tegas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dukungan guru terhadap siswa juga harus tinggi,” kata Debrie.

Guru juga harus berhati-hati ketika memberikan saksi kepada siswa yang menjadi pelaku kekerasan ataupun siswa yang melanggar aturan sekolah. Ada banyak hal yang harus diperhatikan guru ketika akan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, juga kepada siswa yang melanggar aturan sekolah, termasuk latar belakang siswa melakukan itu.

Baik Debrie maupun Diana mengatakan, tidak perlu keahlian khusus guru untuk memberi sanksi yang tepat itu. ”Ya, sesuai standar kompetensi guru. Guru juga harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial,” kata Diana.